Sumbawa Besar, Tamanews – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan ketegasannya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, fraksi PKB melalui juru bicaranya, Ridwan, S.P., M.Si., menyampaikan sejumlah poin krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Poin-poin tersebut mencakup isu vital seperti layanan kesehatan, nasib tenaga honorer, dan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.Salah satu sorotan utama yang ditekankan oleh Fraksi PKB adalah percepatan pembangunan RSUD Sumbawa. Menurut Ridwan, keberadaan rumah sakit daerah yang memadai adalah hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat dan layak. “Banyak warga, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, harus menempuh jarak jauh dan waktu lama untuk mendapatkan perawatan medis. Pembangunan RSUD harus menjadi prioritas utama agar tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat untuk berobat,” tegasnya.Selain itu, Fraksi PKB juga menyuarakan isu yang sangat sensitif bagi ribuan keluarga, yaitu nasib tenaga honorer. Fraksi ini mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian bagi honorer yang tidak terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Ridwan juga meminta agar sistem registrasi dibuka kembali bagi mereka yang terkendala masalah teknis saat pendaftaran online. “Banyak tenaga honorer yang gagal daftar bukan karena lalai, tapi karena kendala sistem administrasi yang belum sempurna. Pemerintah harus adil dan memberikan solusi, bukan malah menutup pintu bagi mereka yang telah lama mengabdi,” tambahnya.Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, Fraksi PKB mendorong revitalisasi Loka Latihan Kerja (LLK) Kabupaten Sumbawa. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja, terutama dengan masuknya pekerja dari luar daerah. “Peningkatan kualitas fasilitas di LLK akan memastikan bahwa angkatan kerja lokal kita memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan ekonomi daerah,” ujar Ridwan.Di sektor infrastruktur, fraksi ini menyoroti perlunya pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, yang rusak akibat banjir beberapa tahun lalu. Ridwan menekankan bahwa dengan semakin dekatnya musim hujan, kondisi jembatan yang rusak akan semakin membahayakan keselamatan masyarakat. Pembangunan harus segera direalisasikan untuk menghindari risiko kecelakaan dan memastikan kelancaran mobilitas warga.Pemerataan akses pendidikan juga menjadi perhatian utama. Fraksi PKB meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Mate Mega, Bao Desa, Batu Rotok (Kecamatan Ropang), dan Kecamatan Orong Telu. Menurut Ridwan, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dan kemajuan daerah tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian wilayah saja. “Pemerintah harus hadir di semua lini, dari pusat kota hingga pelosok desa, untuk memastikan setiap anak Sumbawa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” tutupnya.Fraksi PKB berharap semua aspirasi ini menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran dan program pemerintah daerah ke depan demi terwujudnya Sumbawa yang lebih sejahtera dan merata.