Tamanews.id | Mataram, 03 Desember 2025 — Upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Barat kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga pendamping, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat gerakan kolaboratif dalam menekan angka stunting secara nyata dan berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis evaluasi program penanganan stunting bersama mitra kerja menjelang akhir tahun di Mataram, Rabu (03/12/2025).
Dalam pemaparannya, Umi Dinda memaparkan kondisi terbaru perkembangan stunting di NTB. Dua kabupaten telah berhasil masuk kategori zona hijau, yaitu Lombok Barat dan Sumbawa. Sementara itu, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada pada zona merah sehingga membutuhkan intervensi intensif dan langkah yang lebih agresif.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Justru dengan mengetahui kondisi real, kita bisa bekerja lebih fokus dan lebih cepat memperbaiki. Daerah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan mengarah merah, dan yang merah harus dikejar agar naik,” tegasnya.
Umi Dinda menekankan bahwa penanganan stunting bukan agenda politik, tetapi gerakan menyelamatkan generasi NTB menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengapresiasi kontribusi TNI, Polri, serta berbagai instansi yang telah membantu masyarakat melalui program-program penguatan gizi, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Program ini memberikan intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari per anak.
Namun, ia mengakui bahwa kebutuhan biaya sekitar Rp1,3 juta per anak selama masa intervensi masih memberatkan sebagian masyarakat yang berpenghasilan UMR. Karena itu, dukungan komunitas dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk keberlanjutan upaya penurunan stunting.
“Partisipasi masyarakat adalah solusi yang paling realistis dan berkelanjutan karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
Wagub juga menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor. Stunting, menurutnya, tidak cukup ditangani dari sisi kesehatan saja. Faktor pendidikan keluarga, ekonomi, serta lingkungan sosial juga menentukan keberhasilan intervensi. Pendekatan berbasis wilayah diperlukan agar program tepat sasaran.
Ia menyampaikan terima kasih kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita, dan berbagai lembaga pendamping yang telah bekerja di lapangan. Seragam para peserta, katanya, harus menjadi simbol komitmen untuk hadir mendampingi keluarga-keluarga yang masih rentan.
Umi Dinda turut menyoroti berbagai kisah lapangan, seperti ibu yang menjadi orang tua tunggal atau keluarga dengan dinamika berat. Pemerintah akan terus hadir, namun ia menegaskan tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga, terutama peran ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Menutup sambutannya, Umi Dinda mengingatkan bahwa memasuki bulan Desember, waktu evaluasi program semakin terbatas. Karena itu, seluruh rencana yang telah disusun untuk penurunan stunting pada tahun 2025 harus segera dipastikan implementasinya.
“Kita tidak boleh cepat puas. Kita harus mengejar standar yang lebih baik, bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang bergerak lebih cepat,” tutupnya.
