Tamanews.id | Lombok Tengah, 13 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjadikan desa sebagai poros utama pembangunan daerah dan nasional. Hal ini mengemuka dalam Jambore Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Lombok Tengah, Praya, Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto, serta Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal. Jambore ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal arah kebijakan pembangunan desa menuju terwujudnya Desa Berdaya.
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menegaskan bahwa paradigma pembangunan ke depan tidak lagi relevan jika hanya mengandalkan pendekatan top down. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari desa sebagai unit terkecil pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Presiden dan Menteri Desa telah berulang kali menegaskan bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari bawah ke atas. Desa adalah pondasi pembangunan nasional. Kalau desanya kuat, maka daerah dan negara akan kuat,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan ratusan peserta jambore.
Ia menjelaskan, Pemprov NTB saat ini tengah mengakselerasi program strategis bertajuk Desa Berdaya, yang dirancang untuk memperkuat kemandirian, ketahanan sosial, serta daya saing ekonomi desa. Program ini dibagi dalam beberapa kategori untuk menjawab tantangan dan potensi desa yang beragam di NTB.
Pertama, Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem. Fokusnya adalah intervensi terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal, layanan dasar, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua, Desa Berdaya Reguler yang ditujukan bagi desa-desa dengan kondisi ekonomi relatif stabil agar mampu naik kelas. Ketiga, Desa Berdaya Tematik, yang dikembangkan sesuai potensi unggulan desa, seperti pertanian, agro-maritim, dan agro-forestry.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen desa, khususnya BPD dan jajaran Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Desa hari ini menjadi perhatian utama pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena itu, kami meminta BPD dan seluruh unsur desa untuk aktif mengawal dan memastikan program Desa Berdaya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, memberikan apresiasi atas komitmen NTB yang dinilainya konsisten menempatkan desa sebagai pusat pembangunan. Ia menyebut NTB sebagai daerah dengan semangat gotong royong dan daya juang yang kuat.
“NTB memiliki desa-desa yang luar biasa dan masyarakat yang tangguh. Ini daerah yang sangat layak menjadi contoh kemajuan desa di Indonesia,” kata Yandri.
Mendes PDTT juga menegaskan pentingnya menyelaraskan seluruh program pembangunan desa dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menyebut salah satu fokus utama Presiden adalah penguatan desa dan koperasi desa sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
“Koperasi desa bukan gagasan kementerian, tetapi kebijakan langsung Presiden. Tujuannya jelas, membalik ketimpangan ekonomi, mengangkat rakyat desa, dan membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dari bawah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus memperkuat pendampingan bersama pemerintah daerah agar hasil pertanian dan produk unggulan desa dapat terserap pasar, dipasarkan secara adil, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat desa.
Melalui Jambore PABPDSI Provinsi NTB ini, seluruh pemangku kepentingan desa diharapkan semakin solid dalam mengawal kebijakan nasional dan daerah, sekaligus mempercepat terwujudnya Desa Berdaya sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia dari akar rumput.
