tamanews.id — Sumbawa Besar. Kesultanan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana’ Samawa (LATS) menggelar Lokakarya Akademik bertajuk “Mengembalikan Nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Sumbawa” di Hotel Nio Garden, Minggu (30/11/2025). Kegiatan ini terselenggara bekerja sama dengan Fraksi PKS DPR RI dan MPR RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
Lokakarya diikuti akademisi, camat, pegiat kebudayaan, serta aktivis lingkungan. Hadir sebagai keynote speaker, Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, H. Johan Rosihan, ST.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa nilai luhur Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge bukan sekadar semboyan budaya, melainkan kompas moral masyarakat Samawa yang mengajarkan ketakwaan, rasa malu berbuat keburukan, dan amanah menjaga alam.
Ia menilai kearifan lokal tersebut semakin relevan di tengah krisis iklim, deforestasi, dan ancaman ekologis global. Menurutnya, lokakarya yang diprakarsai LATS ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, masyarakat sipil, serta kebijakan nasional.
Bupati Jarot juga memaparkan visi besar Pemerintah Kabupaten Sumbawa lima tahun ke depan, yakni Sumbawa Hijau dan Lestari. Visi ini diterjemahkan melalui berbagai program konkret, seperti Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, Gerakan 1 Siswa 1 Pohon, Program Tanam Pohon Dapat Sapi, serta pengembangan tanaman produktif seperti kopi, kemiri, porang, sengon laut, dan komoditas bernilai ekonomi lainnya.
“Program-program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge menemukan momentumnya sebagai dasar kebijakan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pajatu LATS, Dr. M. Ikhsan Safitri, menekankan pentingnya menjaga Tana’ Samawa melalui komitmen bersama. Ia mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya kini mulai mengalami distorsi sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam.
“Fenomena saat ini menunjukkan nilai-nilai budaya kita mulai tergerus. Lokakarya ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang aplikatif,” ujarnya.
Dalam paparannya, H. Johan Rosihan, ST menilai maraknya bencana alam sebagai peringatan serius tentang lemahnya tata kelola sumber daya alam, khususnya kehutanan. Ia menyampaikan bahwa DPR RI tengah merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk memperkuat pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat.
Ia juga mengingatkan bahwa Sumbawa memiliki risiko ekologi yang cukup besar jika pengelolaan hutan tidak dilakukan secara serius.
“Kalau tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin Sumbawa mengalami bencana seperti di daerah lain,” katanya, seraya menegaskan perlunya dukungan penuh terhadap kebijakan daerah dalam perlindungan hutan.
