Tamanews.id | Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1,895 triliun setelah Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Sumbawa, Senin malam (24/11). Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan di tengah dinamika fiskal yang menantang.
Dalam penyampaiannya, Bupati Jarot menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan penuh kehati-hatian akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat—sebuah kondisi yang juga dialami oleh banyak daerah lain. Untuk itu, pemerintah bersama DPRD menyusun strategi penganggaran yang menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemutakhiran data pajak dan retribusi guna meningkatkan akurasi pendapatan.
Pada sisi belanja, pemerintah memastikan pemenuhan belanja wajib seperti gaji dan tunjangan ASN, operasional pemerintahan, serta pembiayaan sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi Universal Health Coverage (UHC), jaminan kecelakaan dan kematian, asuransi aset, peningkatan pelayanan dasar, penguatan layanan terpadu, operasional kecamatan/kelurahan, serta penanganan bencana. Belanja prioritas ini juga diarahkan untuk mendukung readiness criteria program strategis nasional, percepatan penurunan kemiskinan, serta inisiatif Program Sumbawa Hijau Lestari.
Bupati Jarot mengakui bahwa keterbatasan fiskal membuat beberapa program, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, dan peternakan, belum dapat terakomodasi sepenuhnya. Untuk itu, Pemda akan memperkuat komunikasi dengan kementerian/lembaga agar memperoleh dukungan APBN lebih besar, serta mendorong kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya memperluas ruang fiskal.
Badan Anggaran DPRD bersama TAPD sebelumnya telah merampungkan pembahasan dan menyetujui total Rancangan APBD 2026 sebesar Rp1,895 triliun. Postur anggaran 2026 menunjukkan penurunan cukup signifikan dibanding 2025. Pendapatan daerah mengalami koreksi 22,82%, dari Rp2,45 triliun menjadi Rp1,895 triliun, akibat penyesuaian transfer pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,918 triliun atau turun 21,79% dari tahun sebelumnya. Defisit Rp22,99 miliar dalam anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto.
APBD 2026 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.” Tema ini dijabarkan ke dalam empat prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik, pengembangan ekonomi yang inovatif dan inklusif, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Badan Anggaran DPRD turut memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dinilai penting untuk meningkatkan kinerja pembangunan tahun depan. Di antaranya, peningkatan PAD minimal 10%, percepatan pemeliharaan semua ruas jalan yang mengalami kerusakan, penyelesaian pembangunan RSUD Sumbawa di Sering secara penuh pada 2026, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pasar daerah seperti Pasar Utan, serta peningkatan kontribusi perusahaan tambang bagi penciptaan lapangan kerja dan program sosial di masyarakat.
Dengan penetapan APBD 2026 ini, pemerintah berharap arah pembangunan Kabupaten Sumbawa dapat tetap fokus, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat meski berada dalam tekanan fiskal nasional yang cukup berat.
