Tamanews.id | Mataram, 2 Desember 2025 — Polemik terkait pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, yang sempat menuai respons keras dari masyarakat Pulau Sumbawa akhirnya mendapat klarifikasi resmi. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si, turun tangan meluruskan isu yang sempat berkembang liar tersebut.
Legislator Dapil Sumbawa–Sumbawa Barat itu memastikan tidak ada unsur diskriminasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, terutama penanganan jalan provinsi.
Menurutnya, pernyataan Kadis PUPR sebelumnya perlu dipahami dalam konteks yang utuh.
“Pak Kadis PU tidak melakukan diskriminasi pembangunan di Pulau Sumbawa. Beliau hanya menjelaskan kondisi anggaran yang memang terbatas. Bukan berarti jalan rusak tidak diperhatikan,” tegas Fikri saat ditemui di Mataram.
Ia menjelaskan bahwa panjang ruas jalan di Pulau Sumbawa jauh lebih besar dibanding Lombok, sehingga mekanisme prioritas tidak bisa dihindari.
“Anggaran kita sangat terbatas. Jadi harus ada skala prioritas. Yang jelas, tidak ada pengabaian,” tegas Sekretaris Fraksi Demokrat tersebut.
Publik Diminta Tidak Multitafsir
Syamsul Fikri mengimbau masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan hal negatif dari pernyataan Kadis PUPR NTB. Ia menilai Sadimin berbicara secara terbuka berdasarkan data yang ada.
“Pernyataan beliau jangan dipotong-potong. Ini murni soal keterbatasan anggaran, bukan diskriminasi,” ujarnya.
Ia bahkan menambahkan bahwa struktur anggaran Pemprov NTB saat ini tidak memungkinkan untuk memperbaiki seluruh ruas jalan rusak secara bersamaan.
Figur Kadis PUPR Dinilai Proposional & Tidak Diskriminatif
Syamsul Fikri menilai Sadimin justru memiliki perhatian merata untuk seluruh wilayah NTB, termasuk Pulau Sumbawa.
Bahkan secara personal, Sadimin disebut memiliki ikatan emosional dengan tanah Samawa.
“Beliau itu iparnya orang Sumbawa. Mustahil punya niat diskriminatif,” ungkapnya.
Legislator itu juga mengajak masyarakat lebih bijak dan tidak membesar-besarkan isu ini.
“Beliau sudah memberi klarifikasi. Mari kita sikapi dengan kepala dingin,” imbuhnya.
Klarifikasi Resmi Kadis PUPR NTB
Menanggapi polemik tersebut, Sadimin akhirnya angkat bicara. Ia menyebut bahwa pemberitaan sebelumnya tidak memuat pernyataannya secara lengkap, sehingga menimbulkan salah persepsi publik.
Sadimin menegaskan: “Tidak ada pengabaian. Program pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan lapangan.”
Ia menjabarkan sejumlah proyek besar yang tengah berjalan di Pulau Sumbawa, antara lain:
- Perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk Rp32 miliar
- Penanganan ruas Lunyuk Rp20 miliar
- Pembangunan Jembatan Doro O’o, Bima
- Berbagai perbaikan titik lainnya di Pulau Sumbawa
Sementara di Lombok, terdapat proyek besar perbaikan ruas Pohgading dengan anggaran Rp28 miliar.
Ia juga menegaskan bahwa panjang jalan provinsi di Sumbawa mencapai 900 km, jauh lebih panjang dibanding Lombok yang hanya sekitar 500 km, sehingga kebutuhan anggaran di Sumbawa secara alami lebih besar.
Sadimin juga menjelaskan keterbatasan fiskal menjadi faktor mengapa penanganan jalan tidak bisa dilakukan serempak.
“Semua ingin kita perbaiki. Tapi harus bertahap. Kita prioritaskan jalan dengan arus kendaraan tinggi dan berdampak besar bagi ekonomi masyarakat.”
Dengan klarifikasi ini, polemik yang sempat menghangat di publik diharapkan mereda, sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki penyampaian informasi kepada masyarakat.
