Tamanews.id | Mataram, 10 Februari 2026 – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (10/02/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, BPKP memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan, pendampingan, sekaligus memberikan pemahaman terkait tata kelola pemerintahan yang baik kepada seluruh perangkat daerah.
“Saya yakin teman-teman di provinsi maupun kabupaten/kota sudah lelah dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih-alih mendapatkan promosi dan jabatan, justru dihantui masalah hingga masa pensiun,” tegas Gubernur dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, pembenahan sistem pemerintahan menjadi prioritas utama. Menurutnya, upaya perbaikan sistem bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk memperbaiki tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel.
Gubernur mengungkapkan, sejak setahun lalu Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan permohonan pemeriksaan tujuan khusus terhadap sejumlah persoalan dalam sistem pemerintahan.
“Ini sama sekali bukan untuk mencari siapa yang salah. Tujuannya adalah memperbaiki sistem dan melakukan pemetaan agar kita tahu apa dan di mana letak masalahnya,” jelasnya.
Ia mengakui, langkah pembenahan yang dilakukan di awal pemerintahannya memang tidak selalu populer. Namun, kebijakan tersebut dinilai penting demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik dan terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Beberapa instansi yang telah dilakukan pemeriksaan, di antaranya Bank NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta sejumlah rumah sakit daerah.
“Langkah ini mungkin tidak populer, tetapi ini penting agar pemerintahan berjalan sehat. Kita ingin sistemnya yang kuat, sehingga siapa pun yang memimpin ke depan tidak lagi dibayangi persoalan,” ujarnya.
Gubernur berharap, kemitraan antara pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dengan BPKP dapat semakin diperkuat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Tata kelola yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan di wilayah NTB. Kehadiran BPKP dinilai strategis dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri para Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota se-NTB, jajaran pejabat BPKP, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Momentum ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Bumi Gora.
