Tamanews.id | Lombok Barat, 14 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah mitigasi bencana jangka panjang sebagai respons atas meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Upaya ini dinilai penting untuk memutus siklus banjir dan kerusakan lingkungan yang terus berulang setiap musim hujan.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, serta Desa Kabul, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026). Peninjauan lapangan dilakukan bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, serta didampingi kepala daerah setempat.
Dalam keterangannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan solusi jangka pendek seperti peninggian tanggul atau normalisasi sungai di hilir. Menurutnya, akar persoalan justru berada di wilayah hulu, terutama perbukitan yang mengalami kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah resapan air.
“Kalau hulunya tidak dibenahi, banjir akan terus berulang. Solusi jangka pendek seperti meninggikan tanggul tidak akan efektif tanpa perbaikan lingkungan di kawasan atas,” tegasnya.
Ia menyebut penggundulan bukit dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi penyebab utama sedimentasi sungai. Karena itu, Gubernur meminta pemerintah desa agar lebih selektif dalam mengeluarkan rekomendasi pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari.
Selain menyusun rencana jangka panjang, Pemprov NTB juga bergerak cepat menangani kebutuhan darurat warga terdampak. Bersama Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Gubernur menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong.
“Kebutuhan jangka pendek yang paling mendesak adalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti sembako, selimut, dan perlengkapan hidup lainnya. Bantuan sudah disalurkan oleh Pemkab Lombok Barat, Pemprov NTB, serta Baznas Provinsi,” ujar Gubernur.
Penanganan darurat juga difokuskan pada pembersihan drainase dan sungai yang mengalami pendangkalan. Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat sepakat mendatangkan alat berat, termasuk ekskavator dari provinsi, untuk mempercepat normalisasi saluran air. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I turut dilibatkan, bersama masyarakat melalui kegiatan gotong royong.
“Kita bersihkan drainase terlebih dahulu karena curah hujan masih tinggi. BWS juga akan menurunkan alat berat untuk mengeruk sedimentasi yang sementara dimanfaatkan sebagai tanggul darurat,” jelasnya.
Terkait kerusakan infrastruktur jalan, Gubernur menyampaikan bahwa perbaikannya telah masuk dalam usulan peningkatan jalan daerah. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal dan skala prioritas.
“Selama ini kita memprioritaskan jalan logistik. Ke depan, kawasan ini akan kita perlakukan sebagai jalur penunjang pariwisata, sehingga percepatan penanganannya akan kita review,” ungkapnya.
Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan, pemerintah akan menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan (SK), sehingga pembiayaan penanganan dapat dilakukan melalui belanja tidak terduga Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat.
Dalam penanganan bencana ini, berbagai perangkat daerah turut berkontribusi. Baznas Provinsi NTB menyalurkan bantuan air bersih dan kebutuhan pokok. Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyalurkan PMT bagi ibu hamil dan balita, serta bantuan penjernih air dan kaporit. Dinas Sosial Provinsi NTB dan BPBD Provinsi NTB juga menyalurkan berbagai bantuan logistik, tenda, kasur, selimut, hingga paket sandang dan pangan.
Usai dari Sekotong, Gubernur dan rombongan melanjutkan peninjauan ke Desa Kabul, Lombok Tengah. Penanganan di wilayah tersebut akan dilakukan dengan pola yang sama, mencakup langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, sebagai bagian dari strategi besar mitigasi bencana NTB yang lebih berkelanjutan.
