Tamanews.id | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi penyeberangan dan layanan kesehatan. Hal ini ditegaskan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dalam kegiatan yang diinisiasi Dinas Perhubungan NTB bersama ekosistem penyeberangan, yang berlangsung di Lombok Timur, Jumat (12/12/2025).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Karantina Kesehatan, Jasa Raharja, ASDP, hingga sejumlah operator pelayaran. Menurut Gubernur Iqbal, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, nyaman, aman, dan ramah bagi seluruh pengguna jasa.
Ia menekankan bahwa pelabuhan merupakan pintu gerbang daerah yang harus memberikan kesan pertama yang positif. Lingkungan pelabuhan yang bersih, hijau, dan tertata akan memengaruhi kenyamanan perjalanan masyarakat. “Pelabuhan itu harus memberikan kesan yang baik. Kalau pelabuhannya hijau, bersih, dan nyaman, maka perjalanan bisa terasa seperti jalan-jalan, bukan menjadi beban,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyoroti proyek strategis Bypass Port to Port (P2P) sebagai prioritas percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas NTB. Ia menjelaskan bahwa studi kelayakan proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini dan diperkirakan terbit dalam dua minggu ke depan. Selanjutnya, pada tahun 2026 akan difokuskan pada penyusunan DED, Amdal, serta pembebasan lahan, sementara konstruksi direncanakan dimulai pada awal 2027 dan ditargetkan selesai paling lambat 2028.
Dengan hadirnya jalur baru tersebut, waktu tempuh lintasan Lembar–Kayangan yang saat ini mencapai sekitar enam jam diperkirakan dapat dipangkas menjadi hanya 1 jam 45 menit hingga dua jam. Dampaknya dinilai sangat besar, mulai dari meningkatnya jumlah pengguna jasa penyeberangan, efisiensi logistik, hingga kemudahan akses wisatawan dari Bali menuju Lombok dan Sumbawa.
“Karena akses makin baik, maka masyarakat Pototano harus mulai berbenah dari sekarang untuk menyambut lonjakan penumpang pada tahun 2027,” tegasnya.
Gubernur Iqbal juga memberikan apresiasi kepada ekosistem penyeberangan Kayangan–Pototano yang telah berkomitmen membantu masyarakat melalui kebijakan penyeberangan gratis atau keringanan biaya bagi ambulans, baik yang membawa pasien rujukan maupun jenazah. Kebijakan tersebut dinilai sangat penting mengingat banyak warga Bima dan Sumbawa yang harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan.
Ia bahkan mengenang pengalaman saat masa kampanye, ketika seorang pemuda asal Bima menyampaikan keluhan mengenai mahalnya biaya pemulangan jenazah dari Mataram. “Saya jawab pertanyaannya salah. Yang harus kita upayakan adalah membuat warga Bima tidak perlu lagi pergi ke Mataram untuk berobat,” tuturnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov NTB mendorong peningkatan fasilitas kesehatan di daerah. RS Kota Bima, misalnya, sedang ditingkatkan dari tipe D ke tipe C menggunakan APBN dan ditargetkan tahun depan sudah mampu menangani tiga penyakit rujukan terbesar, yakni stroke, cuci darah, dan jantung. Selain itu, RS Manambai Sumbawa Barat akan dinaikkan dari tipe C menjadi tipe B dan dijadwalkan diresmikan pada 17 Desember 2025, bertepatan dengan HUT ke-67 Provinsi NTB.
Di sisi lain, Gubernur Iqbal juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait kebersihan pelabuhan, kenyamanan fasilitas, serta kondisi kapal yang dinilai belum merata. Ia meminta Dinas Perhubungan NTB menyusun standar layanan dan standar infrastruktur pelabuhan yang berlaku di seluruh wilayah NTB, sekaligus membuat sistem penilaian kondisi kapal di setiap pelabuhan untuk mendorong operator meningkatkan perawatan armada.
“Masalah kapal itu bukan muda atau tua, tapi perawatannya. Selama dirawat dengan baik, kapal pasti layak pakai,” pesannya.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa memasuki usia 67 tahun, Provinsi NTB harus menunjukkan lompatan kualitas pelayanan publik. Pelabuhan dan kapal harus semakin nyaman dan aman, layanan kesehatan makin merata, serta sistem transportasi publik harus mulai dibangun sejak dini agar pertumbuhan pariwisata tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.
