Tamanews.id | Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengatasi persoalan sampah memasuki babak baru. Pada Jumat malam, 5 Desember 2025, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P meluncurkan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Persampahan sebagai langkah tegas dan terukur untuk menangani permasalahan lingkungan yang kian mendesak. Pembentukan satgas ini merupakan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP Sumbawa, serta mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitiri.
Bupati Jarot menegaskan bahwa pembentukan satgas tidak sekadar menjadi acara formalitas, tetapi menjadi momentum penting untuk mengubah budaya pengelolaan sampah di Sumbawa. “Malam ini kita melaunching Satgas Gakkum Persampahan. Ini bukan hanya seremoni, tapi langkah nyata kita,” ujarnya di hadapan jajaran pemerintah dan masyarakat yang hadir di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.
Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan tindakan penertiban. Masyarakat juga perlu diberikan motivasi agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara berkelanjutan. “Jangan hanya kita menindak yang salah, tapi kita harus berikan reward bagi yang berprestasi. Yang berbuat baik harus lebih semangat, dan yang berbuat salah jadi takut untuk mengulangi,” tegas Jarot.
Selain pembentukan satgas, Pemkab Sumbawa terus mendorong program 100 bank sampah yang ditargetkan tersebar di seluruh desa dan kecamatan. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih terorganisir dari tingkat akar rumput.
Pemkab juga mulai memperkenalkan edukasi baru tentang pemilahan sampah berdasarkan warna tempat sampah. Tempat sampah hijau diperuntukkan bagi sampah dedaunan, kuning untuk botol, dan merah untuk limbah logam serta kaca. Pengelompokan ini, kata Jarot, menjadi langkah awal untuk menentukan jenis sampah yang bisa diolah lebih lanjut.
“Program ini bagian dari komitmen besar kita menindaklanjuti visi-misi. Kita mulai dari kantor pemerintah, lalu merambah ke rumah-rumah warga di seluruh Sumbawa,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga memberikan perhatian serius terhadap isu lingkungan. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa setiap program Pemprov NTB ke depan wajib mengandung prinsip berwawasan lingkungan, terutama terkait hutan dan sampah. Ia menekankan bahwa penanaman pohon menjadi langkah paling strategis untuk memulihkan kondisi lingkungan.
“Penanaman pohon bisa menjaga kualitas air, menambah oksigen, dan mencegah bencana seperti banjir maupun longsor,” jelas Gubernur Iqbal.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggalakkan gerakan penanaman pohon. Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kondisi hutan yang semakin terdegradasi. “Semua pihak harus ikut ambil bagian,” tegasnya.
