tamanews.id – Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad memprioritaskan penanganan infrastruktur jalan rusak, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa, meski mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah.
Komitmen ini ditegaskan oleh Asisten II Setda Provinsi NTB, Lalu Mohammad Faozal—yang juga menjabat Pj Sekda NTB—sebagai respons terhadap sorotan dari DPRD.
Faozal menjelaskan, salah satu rencana besar Pemprov adalah membangun jalur vital Kayangan menuju Pelabuhan Lembar (Port to Port), mengingat investasi jalan sangat besar.
“Tetapi komitmen provinsi untuk menuntaskan persoalan jalan itu tetap dilakukan dengan melihat kondisi keuangan,” ujar Faozal, Sabtu (15/11/2025) di Mataram.
Pemprov memastikan akan tetap mengawal dan menuntaskan tanggung jawab konektivitas di daerah, termasuk perbaikan jalan rusak.
“Tetap kita kawal, tidak kemudian ketika rusak kita biarkan begitu saja. Mungkin kita akan lakukan secara bertahap karena kemampuan fiskal kita itu,” tambahnya.
Sorotan DPRD: Anggaran Pemeliharaan Jalan di Sumbawa Perlu Dioptimalkan
Pernyataan Faozal sekaligus menanggapi kritik dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB asal Dapil V Sumbawa-KSB, Syamsul Fikri, yang menyoroti banyaknya ruas jalan provinsi di Sumbawa yang rusak dan membutuhkan perhatian segera.
Syamsul Fikri mendesak agar anggaran pemeliharaan jalan provinsi di Sumbawa dapat dioptimalkan karena dampaknya yang sangat positif terhadap masyarakat dan perekonomian.
“Kalau infrastruktur (jalan) kita baik (terpelihara) maka tentu akan memberikan dampak positif,” katanya.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB itu memberikan contoh beberapa titik yang ia saksikan langsung kondisinya memprihatinkan, antara lain Jalan di Pasar Seketeng, Batu Dulang, dan Jalan depan Rumah Sakit Sumbawa (wilayah Sering). Ia juga menyebutkan kondisi jalan provinsi di Desa Kukin yang pemeliharaannya sangat kurang.
”Kemarin juga saya sempat reses di Desa Kukin (jalan provinsi), saya lihat itu fisik maupun pemeliharaannya sangat kurang. Nah, kalau bisa segera diperhatikan,” desak Syamsul Fikri.
Pria yang juga Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB ini mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, Dinas PUPR NTB, dan mendapat keterangan bahwa anggaran pemeliharaan saat ini sangat minim.
”Intinya, anggaran sangat minim dan kurang, perlu dioptimalkan. Kalau bisa dianggarkan Rp10-15 miliar. Karena memang selama ini support anggaran pemeliharaan jalan itu minim,” pungkas Syamsul Fikri.
