Mataram, 10 November 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah yang akan memasuki puncaknya. BPBD telah mengundang seluruh pemangku kepentingan kebencanaan se-NTB untuk menghadiri Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem Tahun 2025.
Rapat penting yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapsiagaan di seluruh wilayah NTB ini direncanakan berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1, menegaskan bahwa koordinasi ini sangat mendesak mengingat perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Prakiraan BMKG menunjukkan awal musim hujan di NTB dimulai pada dasarian III Oktober hingga dasarian III November 2025,” ungkap Ahmadi dalam surat undangannya. Ia juga menambahkan, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2025 hingga Februari 2026. Oleh karena itu, langkah-langkah kesiapsiagaan harus segera dipersiapkan sejak dini sebelum dampak terburuk terjadi.
Sorotan Logistik di Pulau Sumbawa
Di tengah upaya kesiapsiagaan ini, permasalahan logistik kebencanaan di tingkat kabupaten mulai mencuat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto, M.Pd., yang ditemui pada Senin (10/11/25), mengungkapkan kekhawatiran terkait menipisnya persediaan logistik di daerahnya.
“Logistik kita sekarang memang sudah menipis. Kami sedang berupaya menambah, terutama dengan mengajukan bantuan dari BPBD Provinsi dan pusat,” ujar Dr. Rusdianto, yang akrab disapa Doktor Anto.
Dia menekankan pentingnya dropping logistik lebih awal ke wilayah Pulau Sumbawa sebelum puncak musim hujan tiba. Menurutnya, jarak tempuh yang jauh antara Mataram (Pulau Lombok) sebagai ibu kota provinsi dan Pulau Sumbawa, ditambah dengan kondisi cuaca di laut yang sulit diprediksi saat musim ekstrem, menjadi alasan utama permintaan percepatan penyaluran logistik tersebut.
”Kalau saat bencana baru mengambil logistik ke Mataram, itu akan sangat menyulitkan. Jadi lebih baik dipersiapkan sejak dini agar saat kondisi darurat terjadi, kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi dan penanganan tidak terlambat,” jelas Doktor Anto.
Rusdianto juga menambahkan bahwa kesepakatan untuk memperkuat kesiapan logistik telah menjadi salah satu hasil utama dari rapat koordinasi antara BPBD Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-NTB yang telah dilaksanakan dua minggu sebelumnya.
Melalui koordinasi intensif dan kesiapsiagaan logistik yang dilakukan jauh sebelum puncak musim hujan, diharapkan penanganan setiap potensi bencana hidrometeorologi di wilayah NTB dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif, demi melindungi keselamatan dan aset masyarakat
